KOMPAS/HERU SRI KUMORO
Ilustrasi: Stiker bertuliskan "Premium untuk Golongan Tidak
Mampu" terpasang di mesin pompa SPBU 31.10202 di Jalan Abdul Muis,
Jakarta, Senin (4/7/2011).
JAKARTA, KOMPAS.com -
Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Bambang Brodjonegoro,
mengemukakan sejumlah alasan kenapa pemerintah mengusulkan opsi kenaikan
harga bahan minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya adalah perkembangan
harga keekonomian BBM bersubsidi yang jauh dari harga yang berlaku saat
ini.
"Bahwa harganya dengan Rp 4.500 per liter melihat
perkembangan terakhir di mana harga solar keekonomian sudah Rp 9.390 per
liter pada bulan Maret, kemudian pertamax Rp 9.200 per liter dan
premium keekonomian Rp 9.018 per liter," ujar Bambang dalam rapat di
Badan Anggaran DPR, Kamis (22/3/2012) malam.
Jika kondisi harga
keekonomian yang telah melambung, maka selisihnya pun semakin besar
dengan harga yang berlaku saat ini. Misalnya saja, kata Bambang, harga
premium keekonomian yang telah dua kali lipat dari harga sekarang. Ini
berarti besaran subsidi per liternya mencapai lebih dari Rp 4.500.
Ia
pun menyebutkan, realisasi harga rata-rata minyak mentah Indonesia
(ICP) dan volume minyak mentah siap jual (lifting) antara Desember 2011
hingga Februari 2012 terjadi selisih hingga 29,2 persen dengan target
pemerintah.
"Bahkan kalau kita melihat dua bulan pertama tahun ini
deviasi harga ICP dibandingkan asumsi yang kita pasang di APBN 2012
sudah mencapai 32,3 persen. Demikian juga lifting yang berada di bawah
sasaran," tambah Bambang.
Dengan kondisi-kondisi itu maka
pemerintah merasa penting untuk mengeluarkan kebijakan terkait harga
BBM. Bambang mengatakan, harga BBM ini menjadi jangkar untuk
menyelamatkan APBN tahun ini dan juga menyehatkan APBN ke depannya. Jika
harga BBM tidak disesuaikan, maka defisit APBN bisa mencapai 3,6
persen.
"Tentunya ada constraint dari UU Keuangan Negara yang menyatakan bahwa defisit tidak boleh lebih dari 3 persen," sebutnya.
Harga
BBM, lanjut dia, akan menjadi kunci penting untuk mendorong
diversifikasi energi dari BBM ke sumber energi lain. Untuk itu harga BBM
pun harus lebih mahal dari harga energi lainnya, seperti bahan bakar
gas, supaya masyarakat bisa menggunakan energi selain BBM.
Bambang
juga menyebutkan, kebijakan harga BBM adalah bagian dari upaya
redistribusi pendapatan. Dikatakannya, jika dilihat dari besar rupiah
maka subsidi BBM cenderung dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah
ke atas yang seharusnya tidak menikmati subsidi tersebut.
"Sebagai
bagian dari kebijakan harga BBM tersebut, penghematan yang bisa
dihasilkan dari pengurangan subsidi BBM bisa dipakai untuk meng-upgrade
atau memperbaiki infrastruktur," pungkas dia.